Airlangga Dorong Pelestarian Budaya Jawa Barat

[SUARA KARYA] - Jika budaya kuat, maka jati diri bangsa juga akan kuat. Dan budaya tradisional akan mendorong terciptanya kerukunan di antara anak bangsa.

Demikian dikatakan calon anggota legislatif Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V, Ir Airlangga Hartarto, dalam sambutan dan pemberian hadiah kepada juara Lomba Qasidah dan Marawis Harian Radar Bogor, yang memperebutkan Piala Airlangga Hartarto, di GOR Padjajaran, Bogor, Minggu (21/9).

Di hadapan sekitar 2.000 hadirin yang memadati GOR tersebut, Ketua Komisi VII DPR-RI ini mengatakan bahwa masyarakat Bogor yang dikenal religius harus menggalakkan kesenian seperti halnya kasidah dan marawis. Ini karena kesenian ini sangat identik dengan agama Islam.

"Lagu-lagu yang dilantunkan penuh dengan nasihat dan nilai nilai keagamaan. Kesenian ini juga bisa meningkatkan ukhuwah Islamiah yang kita kenal dengan hablum minannas," kata Airlangga. Dalam acara yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla ini Airlangga menyebutkan, dirinya tetap konsen memperjuangkan sekaligus mendorong kelestarian budaya tradisional Jawa Barat, tempat dirinya mencalonkan diri untuk menuju anggota DPR-RI dari Partai Golkar.

Selain budaya, Airlangga juga berbicara masalah sumber daya mineral dan energi, tempat dirinya menjadi ketua komisi. "Ke depan, semua kawasan di Bogor yang berpotensi, baik wisata maupun alam, akan ditata ulang. Ini untuk menambah pendapatan yang berakhir pada kesejahteraan masyarakat setempat," kata Airlangga.

Pada kesempatan yang juga dibarengi berbuka puasa bersama warga Kota Bogor ini Airlangga juga menyikapi masalah konflik Pemilihan Bupati (Pilbub) Bogor yang kini masih berjalan di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, terkait gugatan kubu Rahman (Rahmad Yasin-Karyawan Faturahman) atas KPUD Kabupaten Bogor.

Ia mengatakan, apa yang ditempuh sekarang haruslah objektif dan melihat fakta yang ada. Di mana, tidak ada satu pasangan calon Bupati Bogor yang mendapat suara di atas 30 persen. Tentang penolakan PPP dan PDI Perjuangan menyetujui permintaan anggaran melalui APBD untuk pilkada pilbub tahap kedua, Airlangga mengatakan, sesuai amanat undang-undang, hal itu harus dilakukan.

"Mari kita berdemokrasi secara dewasa dan sehat. Jangan mengebiri demokrasi yang sedang tumbuh di Tanah Air. Kabupaten Bogor harus dipimpin oleh bupati definitif," kata Airlangga. Kalah dan menang dalam sebuah kompetisi itu suatu hal yang biasa, kata Airlangga, namun semua itu harus berjalan sesuai aturan. Kalau memang aturannya mengharuskan terjadi putaran kedua, semua pihak harus mendukung.

Airlangga Berikan Santunan Sosial, Konversi Gas Dinilai Berhasil

[RADAR BOGOR] - Memanfaatkan momentum Ramadan, beberapa tokoh mencoba menarik simpatik masyarakat untuk mencapai keinginannya, salah satunya Airlangga Hartarto. Kemarin, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) V Jawa Barat (Kabupaten Bogor) ini mengunjungi Desa Leuweungkolot dan menemui kontiutennya di sana.

Kepada warga yang menemuinya, legislator yang diusung Partai Golkar itu mengungkapkan niatnya untuk kembali menduduki kursi dewan. Keinginan untuk kembali maju itu dilandasi semangatnya membawa Kabupaten Bogor sebagai daerah maju di Indonesia.

Saat berdialog dengan warga, Airlangga sempat menanyakan program konversi gas di desa itu. Warga pun menerangkan bahwa program itu sudah berjalan dan hampir semua warga menerima kompor dan tabung gas secara gratis.

“Konversi gas adalah kebijakan yang saya ambil. Karena harga minyak mahal, makanya kita luncurkan program itu. Saya bersyukur program ini berjalan lancar, meski ada beberapa masalah di sana-sini,” ujar Airlangga di hadapan ratusan warga desa tersebut.

Airlangga mengatakan, persoalan yang timbul sebagai dampak konversi tersebut tidak harus disikapi secara berlebih. Menurut dia, perlu ada kesiapan, terutama di daerah, untuk menyukseskan kebijakan ini.

“Yang pasti ketersediaan elpijinya di mana-mana harus ada. Oleh karena itu, saya paling tidak setuju jika harga minyak 50 kilogram dinaikkan, karena itu sangat mengganggu. Alhamdulillah pemerinah juga menanggapinya dengan baik,” ujar ketua Komisi VII DPR RI ini.

Airlangga pada kesempatan tersebut menyerahkan santunan kepada 50 anak yatim piatu dan bantuan dana untuk merehab musala di desa tersebut. “Ini Ramadan, saatnya kita berbagi dengan sesama,” katanya.

Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan, Widi Priawan menyatakan, warganya begitu gembira dengan pemberian santunan ini. Karena, lanjut dia, banyak warga di desa tersebut hidup serba kekurangan sehingga layak mendapat santunan.

“Sesuai dengan tema yang kami usung pada kegiatan ini, Indahnya Berbagai Kebahagiaan Bersama Yatim Piatu, kami berharap santunan ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Widi.

Pembangunan Kabupaten Bogor Dinilai Tertinggal se-Jabodetabek : Pemkab Harus Prioritaskan Program Infrastruktur

[RADAR BOGOR] – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VI (Kabupaten Bogor) Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA menilai, pembangunan infrastruktur Kabupaten Bogor dengan daerah penyangga DKI Jakarta lain masih jauh tertinggal. Akibatnya, hubungan dengan kawasan ibukota menjadi terhambat.

“Masalah tata kota di Kabupaten Bogor masih jauh tertinggal dengan daerah lain, seperti Bekasi. Jalur transportasinya pun selalu terhambat karena sering macet. Masalah-masalah seperti ini masih harus dibenahi jika Kabupaten Bogor ingin maju,” kata Airlangga kepada Radar Bogor saat menghadiri Lomba Kasidah Ria dan Marawis Radar Bogor di Yogya Bogor Indah Plaza, Sabtu (13/9) lalu.

Ketua Komisi VII DPR RI ini juga menyoroti program pembangunan di bidang parisiwata. Menurutnya, pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor juga perlu dibenahi, karena masih menggunakan konsep tradisional dalam pengelolaannya. Jika konsep ini tidak diubah, dikhawatirkan tidak akan memberikan kontrubusi yang signifikan bagi pembangunan Bogor.

“Saya melihat upaya mengembangkan parisiwata di Kabupaten Bogor masih setengah-setengah. Pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional. Akibatnya, dibiarkan berkembang secara lambat dan tidak direncanakan secara baik,” kata politisi Partai Golkar itu.

Dia berharap Pemkab Bogor bisa secepatnya Pemkab Harus Prioritaskan Program Infrastruktur mencari solusi untuk menindaklanjuti masalah ini, sehingga kekahwatiran akan tertinggalnya Kabupaten Bogor dengan daerah lain di pinggiran Jakarta bisa langsung dimentahkan.

“Saya kira bisa, karena dari segi anggaran, wilayah ini masuk 10 besar (top ten) daerah terkaya di Indonesia. Jadi, pemanfaatkan sumber daya ini yang harus dimaksimalkan,” kata ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ini.

Peluang lain yang harus dimanfaatkan adalah rencana pembangunan Bogor Ring Road (BRR). Menurutnya, keberadaan BRR bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Hanya saja, masih harus didukung dengan sarana penunjang lainnya.

Terkait hal tersebut, Airlangga menegaskan konsep Megapolitan bisa menjadi salusi tepat mengatasi masalah-masalah itu. Karena, menurut dia, Bogor merupakan salah satu daerah penyangga ibukota negara, jadi saling membutuhkan.

“Jangan sampai ada disparitas antara daerah penyangga dengan daerah yang disanggga. Kalau terjadi disparitas, kualitas hidup di suatu daerah menjadi kurang baik. Ingat, banyak pekerja Jakarta juga yang tinggal di Bogor,” katanya.

Konsep Megapolitan Harus Perhatikan Aspek Budaya

[POS KOTA] - Budaya tradisional di Bogor, harus tetap dilestarikan. Pembenahan sarana infrastruktur serta konsep megapolitan, ke depan harus memperhatikan aspek sosial masyarakat berupa budaya leluhur yang tidak boleh dihilangkan.

Anggota DPR-RI, Airlangga Hartarto mengatakan, Bogor ke depan harus fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini untuk mempercepat pencapaian target masyarakat sejahtera.

“Kalau sarana infrastrukturnya baik, perekonomian pasti berjalan cepat dan lancar. Dunia pariwisata kawasan puncak yang menjadi primadona, kedepan harus ditata lebih baik, agar menarik minat wisatawan,” kata Airlangga saat menghadiri lomba qasidahan di Jogya Departemen Store, Sabtu (13/9) siang.

Anggota Komisi VII DPR-RI asal F-Golkar ini mengaku memberi restu atas konsep megapolitan yang digagas mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.